Header Ads


Pemkot Cirebon Canangkan WBK Dan WBBM

Kota Cirebon (89,2 CR) - Pemerintah Daerah Kota Cirebon canangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sinergitas pemerintah daerah dan masyarakat dibutuhkan.

Wali Kota Cirebon, Drs. Nashrudin Azis, SH., mengungkapkan jika ZI merupakan program dari pemerintah pusat, ZI termotivasi dari instansi vertikal yang telah mencangankan. ZI menuju BWK dan WBBM agar jalannya pemerintahan di Kota Cirebon menjadi lebih baik lagi. Untuk meraih sesuatu yang baik itu menurut Azis harus dimulai dengan sebuah sistem yang baik pula. 

Untuk tahap awal, unit yang dipilih yaitu unit yang memberikan pelayanan langsung kepada publik. Seperti Disdukcapil, kecamatan, kelurahan dan perizinan. Azis berpesan kepada petugas yang memberikan pelayanan kepada warga untuk memiliki ilmu ikhlas. 

“Dengan ilmu ikhlas tidak akan ada yang namanya mempersulit warga. Tidak akan ada yang namanya pungli,” ungkap Azis, Rabu (20/3/19). 

Sebagai konsekuensi dari dibangunnya Zona Integritas, maka Pemda Kota Cirebon juga akan memberikan reward. Yang dengan dicanangkannya pembangunan ZI tersebut maka akan ada unit-unit yang bisa menjadi percontohan untuk menjadi WBK dan WBBM di Kota Cirebon.

Sementara itu Aan Syaiful Ambia, Kepala Bagian Administrasi dan Pelaporan Kemenpan dan RB, mengungkapkan jika pencanangan Zona Integritas ini merupakan langkah awal. Pencanangan adalah semacam pernyataan komitmen bersama dari birokrasi. Setelah pencanangan 

selanjutnya dilakukan dengan pembangunan ZI tersebut di unit-unit yang telah dipilih oleh pemerintah daerah setempat. Khususnya unit-unit yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, seperti kecamatan, rumah sakit, kependudukan dan catatan sipil dan lainnya.

Setelah dibangun akan dilakukan pembinaan oleh inspektorat di daerah. Inspektorat juga akan memberikan review yang kemudian hasil review tersebut diberikan kepada Kemenpan RB. Pemda Kota Cirebon, lanjut Aan, termasuk sedikit dari pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia yang telah mencanangkan Zona Integritas tersebut.

Pencanangan Zona Integritas merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No 2 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri PAN dan RB No 52 tahun 2014 tentang pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah. [Wlk] 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.