Header Ads


FKPPC Tagih Janji Pemkab Dan DPRD Kabupaten Cirebon Serius Bahas Soal Pertek BPN

Kab Cirebon (89,2 CR) - Forum Komunikasi Pengembang Perumahan Cirebon (FKPPC) mendesak kepada DPRD Kabupaten Cirebon segera mempertemukan dengan BPN dan Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait penerbitan Pertimbangan teknis (Pertek) oleh BPN. Pasalnya dampak dari Pertek BPN investor properti rugi hingga miliaran dan konsumen tidak bisa menempati rumahnya.

Dikatakan Yudo Arlianto ketua FKPPC, ketua DPRD sempat menjanjikan akan memediasi antara BPN, Pemkab Cirebon dan investor properti, namun sampai dengan awal tahun tidak kunjung ada kabar. Bupati juga mengatakan yang sama, akan segera mencarikan solusi mengenai persoalan ini, namun belum ada kejelasan solusi apa yang diambil.

"Bupati waktu Desember katanya mau segera menyelesaikan persoalan Pertek BPN tapi tidak jelas. Sempat bertemu dengan ketua DPRD juga, katanya siap memediasi tapi tidak ada kabar. Kami ingin ketiga pihak bertemu dan duduk bersama mencari solusi. Jangan sampai gara - gara persoalan ini, investor properti di Kabupaten Cirebon pada kabur," tegasnya dihadapan awak media, Kamis (16/01/2).

Akibat persoalan yang tidak kunjung selesai, 21 investor properti anggota FKPPC rugi. Sekitar 4000 unit rumah tidak bisa ditempati, pekerja terancam PHK masal, pengembang rugi hingga miliaran dan pembeli rumah tidak bisa ditempati karena Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) tidak diterbitkan oleh BPN. Sedangkan pengembang sudah mengantongi fatwa dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon ditambah lagi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bahkan sudah ada yang sudah membangun unit rumah.

"Akibat Pertek BPN pengembang tidak mendapatkan SHGB atau sertifikat induk tanah. Kami sudah ada yang bangun perumahan, terpaksa tidak bisa ditempati. Pertek BPN juga ternyata efek dominonya sampai kepada pekerja kami dan kami rugi sampai miliaran," jelasnya.

sampai sekarang pihaknya belum mendapatkan penjelasan dari BPN Kabupaten Cirebon mengenai Pertek yang sudah diajukan sejak jauh-jauh hari. Maka pihaknya menginginkan adanya pembahasan antara pengusaha, Pemkan dan BPN untuk bisa menyelesaikan polemik secara keseluruhan.

"Harapan kami pertemuan ketiga instansi ini bisa dilakukan secepatnya, karena dampak dari Pertek BPN sudah meluas, jangan sampai didiamkan hingga akhirnya merugikan ke semua pihak. Niat kami membangun Kabupaten Cirebon, kenapa dipersulit," paparnya.

Yudo mengancam akan melakukan class action jika sampai dengan bulan Januari tidak ada solusi antara pengembang, pemerintah dan BPN. Upaya ini sebagai bentuk kekecewaan atas Pertek yang diterbitkan BPN.

Seperti diketahui BPN Kabupaten Cirebon menerbitkan Pertek atas dasar Peraturan Daerah tentang Rencana Rata Ruang Wilayah (RTRW) 2018-2038. Ada beberapa wilayah di Kabupaten Cirebon yang tidak bisa diterbitkan SHGB. [Wlk] 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.