Header Ads


DPRD Kab Cirebon Rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2018

Kab Cirebon (89,2 CR) - DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat Paripurna Hantaran Bupati Cirebon Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 di gedung DPRD setempat, Senin (10/6/19). Rapat Paripurna dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa mengatakan, laporan pertanggungjawaban Bupati terhadap APBD di atur oleh Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) tentang tata kelola keuangan daerah. Laporan ini disampaikan kepada legislatif mengenai penyerapan anggaran dan sisa anggaran yang tersedia di kas daerah. 

"Laporan ini tertuang di dalam aturan Kemendagri tentang tata kelola keuangan daerah," kata H Mustofa kepada awak media. 

Mustofa mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon yang telah mendapat penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) empat kali berturut - turut. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemkab Cirebon untuk lebih tepat lagi dalam penggunaan anggaran. 

"Mendapatkan WTP bukan tanpa catatan. Sudah seharusnya penghargaan ini menjadi motivasi agar lebih baik," tambah dia. 

Politisi PDIP ini mengingatkan perbedaan penghargaan dari BPK dengan pertanggungjawaban kepada legislatif. Laporan BPK terkait tata kelola sedangkan pertanggungjawaban adalah penyerapan anggaran Pemkab Cirebon selama satu tahun. 

"Harus bisa dibedakan mana tata kelola mana penggunaan anggaran. Ini sesuatu yang berbeda," lanjutnya. 

Tahap selanjutnya Badan Anggaran (Banggar) akan membentuk panitia khusus (Pansus) guna memeriksa anggaran tersebut. Banggar diberikan waktu 15 hari untuk proses audit. [Wlk] 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.