Header Ads


Wali Kota Cirebon Pastikan Eksekutif Dan Legilatif Sinergi

Kota Cirebon (89,2 CR) - Setelah sempat alot, akhirnya Raperda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akhirnya resmi menjadi Perda, Jumat (31/5/19). Sempat ada intrupsi dari anggota dewan yang meminta eksekutif dan legislatif menyelesaikan polemik sebelum RPJMD selesai.

Interupsi disampaikan ketua fraksi PAN Kota Cirebon Dani Mardani. Menurutnya bedasarkan krangka penyusunan RPJMD, eksekutif maksimal menyerahkan persetujuan 90 hari setelah dilantik. Namun eksekutif menyerahkan kurang dari sebulan. 

"RPJMD harusnya sudah selesai 15 april2019 Kenyataannya 3 Mei baru selesai. Kemudian kami rapat pandangan fraksi, konsultasi dan sebagainya. Kami terkesan dipaksa untuk menyetujui RPJMD ini," kata Dani di dalam ruang sidang. 

Dampak dari hal ini, hubungan antara eksekutif dan legislatif merenggang. Padahal seharusnya kedua lembaga ini bersinergi terlebih RPJMD sebagai dasar pembangunan kota Cirebon lima tahun kedepan telah selesai. Dirinya berharap kondisi ini bisa segera membaik. 

"Esekutif dan legislatif sedikit renggang dari perdebatan ini. Kami minta semua pihak kembali bersinergi untuk bisa merealisasikan program SEHATI," tambah dia. 

Sementara itu Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis menjamin tidak ada kerenggangan antara eksekutif dan legislatif. Wali kota bahkan meminta eksekutif bekerja secara maksimal. Terkait waktu, kader partai Demokrat ini, menjamin, meski dalam kondisi singkat namun semuanya bisa di kerjakan tanpa keterlambatan. [Wlk]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.