Header Ads


BP4D Kota Cirebon Jelaskan Soal RPJMD

Kota Cirebon (89,2 CR) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kota Cirebon Arif Kurniawan ST menganggap eksekutif tidak mendesak legislatif untuk segera menyelesaikan RPJMD. Percepatan ini dilakukan atas dasar hasil review RPJMD dari inspektorat telah rampung. 

"Kami tidak memaksa apalagi memojokan legislatif segera menyelesaikan, kami hanya menyampaikan bahwa review dari inspektorat sudah selesai dan sudah segera disahkan menjadi perda," kata Arif di ruang kerjanya, Selasa (21/5/19).

Diakui Arif, keterlambatan penyusunan RPJMD disebabkan karena mundurnya pelaksanaan Musrenbang RPJMD pada bulan April lalu. Seharusnya dilaksanakan pada awal April, namun mundur hingga akhir April. Hal ini dikhawatirkan menjadi persoalan mengingat bulan April pelaksanaan pemilu 2019.

"Keterlambatan terjadi karena ada pemilu. Kami tidak ingin dicurigai karena mengumpulkan massa, padahal kegiatannya itu memang harusnya awal April," lanjut Arif.

Oleh sebab itu lanjut Arif, waktu yang tersedia harus bisa dimanfaatkan untuk segera mengesahkan RPJMD, karena dokumen ini menjadi dasar pembangunan Kota Cirebon lima tahun ke depan. Terkait ada komparasi dan agenda lainnya di dewan, dirinya tidak mengetahui prosedur di DPRD Kota Cirebon. 

"Rapat di Kuningan pada pekan lalu harusnya sudah final, karena sudah mengakomodir semua keinginan dewan. Kalau pun ada prosedur lain di dewan kami tidak memahaminya," ungkapnya. 

Keterlambatan pengesahan RPJMD akan berdampak pada molornya pengesahaan APBD Perubahan, mangkraknya pengerjaan karena belum ada pencairan, dan keterlambatan gaji untuk pemimpin eksekutif dan legislatif. [Wlk] 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.