Header Ads


FKTKK Minta Perlindungan Ke DPRD Kota Cirebon

Kota Cirebon (89,2 CR) - Warga dari Forum Komunikasi Tanah Keraton Kasepuhan (FKTKK) meminta perlindungan kepada DPRD Kota Cirebon terkait sengketa lahan antara PT KAI Daop 3 Cirebon dengan Kesultanan Kasepuhan.

Iswardi Cahya perwakilan dari warga menuturkan, informasi yang diterima berkas persoalan sengketa ini sudah masuk ke Mahkamah Agung RI sejak bulan Juni Tahun 2018 lalu. Sampai dengan saat ini belum putusan siapa pemilik resmi lahan yang ditempati warga tersebut.

"PT KAI dasarnya ground card, sedangkan Kesultanan Kasepuhan buktinya surat perjanjian dengan Belanda, sengketa ini sudah masuk ke MA tinggal menunggu putusan ingkrah. Maka kami meminta PT KAI jangan terus mengintimidasi warga," ungkapnya kepada awak media, Selasa (25/9/18).

Jika dihitung luas lahan yang menjadi sengketa berada di sepanjang jalur kereta api yang melintasi Kota Cirebon. Di lokasi itu ada sekitar 10 ribu kepala keluarga yang nasibnya masih belum pasti. Warga berharap DPRD Kota Cirebon memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat yang ada di tempat tersebut.

"Dari mulai Pegambiran sampai Krucuk, pokoknya yang tinggal di sepanjang jalur kereta api. Kami datang ke DPRD Kota Cirebon untuk meminta perlindungan dan mencari solusi terbaik bagi warganya," ujarnya.

Sementara itu ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Handarujati Kalamullah meminta kepada PT KAI Daop 3 Cirebon tidak melakukan tindakan apapun kepada warga sebelum kasasi diputuskan. Pihaknya juga akan mengundang seluruh unsur yang terkait pihak yang mengetahui lebih detail persoalan ini.

"Kami akan undang warga, PT KAI Daop 3 Cirebon, Keraton Kasepuhan dan pihak terkait lainnya agar ada solusi," imbuh dia.

Semua pihak harus membawa surat atau dokumen yang menjelaskan tentang aset tersebut, hal ini dilakukan agar tidak ada kerancuan seluruh pihak. Dengan cara ini akan mengetahui apakah prosedur yang selama ditempuh sudah benar atau menyalahi aturan. [Wlk]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.